Komisi VI Pertanyakan Realisasi dan Efektifitas Anggaran BKPM

13-04-2016 / KOMISI VI
 
Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna membahas realisasi anggaran triwulan I tahun 2016 yang dialokasikan pada lembaga ini. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana. 
 
 
Komisi VI mempertanyakan, terkait realisasi penyerapan anggaran triwulan I dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan mutakhir ini. "Mohon diberikan data dan jelaskan mengenai realisasi penyerapan anggaran," pinta Politisi dari Fraksi Partai Demokrat, Azam Azman Natawijana, Selasa (12/4). 
 
 
Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan, anggaran lembaga yang dia pimpin pada tahun 2016, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI sebesar Rp. 520.901.324.000,. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp. 60.946.398.320,- atau mencapai 11,70 persen dari total anggaran BKPM tahun ini. 
 
 
Pimpinan Komisi VI dari Dapil Jawa Timur III, juga mempertanyakan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tersebut. "Harap diberikan penjelasan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKPM," ujar dia. 
 
 
Ketua BKPM menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilakukan yakni,peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan anggaran melalui peningkatan kualitas SDM. "Meningkatkan koordinasi antara pengelola anggaran dengan unit kerja terkait untuk percepatan pelaksanaan kegiatan," papar Franky. (eko,mp)/foto:jaka/parle/iw.
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...